Pakar UNAIR Ulas Peran Implementasi dan Urgensi Hukum Administrasi Perizinan Peristiwa Wadas

SURABAYA – Pada kesempatan menjadi salah satu narasumber webinar Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Rabu (2/03/2022), Prof Tatiek Sri Djatmiati selaku ahli hukum perizinan memaparkan beberapa hal mengenai hukum administrasi. Mengusung tema ‘Pembangunan Proyek Strategis Nasional Usaha Pertambangan Batuan oleh Pemerintah dalam Konteks Hukum Administrasi (Analisis Terhadap Kasus Wadas)’, Prof Tatiek menghubungkan hukum administrasi dengan peristiwa Wadas. 

Lebih lanjut, Prof Tatiek juga menjelaskan bahwa pendekatan merupakan konsep dasar hukum administrasi. Ia menuturkan bahwa di dalam hukum administrasi ada pendekatan kekuasaan, pendekatan HAM (Hak Asasi Manusia), dan pendekatan fungsionaris. 

Baca juga: Brigjen Agus Setiawan Jelaskan TMMD di Jawa Timur Terlaksana Secara Tepat

“Pendekatan kekuasaan ada parameternya dan kekuasaan tidak boleh sewenang-wenang, ” ujarnya.

Selain pendekatan kekuasaan, sambungnya, larangan juga berlaku untuk pendekatan HAM, yakni tidak boleh melanggar hak asasi manusia. Ia juga menekankan terkait penegakan hukum administrasi. Menurutnya, dalam konteks pengadaan tanah untuk membangun bendungan dan membuka usaha pertambangan batuan andesit, harus ada pengawasannya. 

Baca juga: Korban Kasus Makelar Tanah Menilai Putusan Hakim PN Sidoarjo Tidak Adil

“Sehingga kalau membuka usaha tambang di lokasi bendungan yang merupakan proyek strategis nasional itu harus ada kontrol, harus ada pengawasan, ” jelas Prof Tatiek. “Hal ini bertujuan agar tindakan pemerintahan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, ” sambungnya.

Urgensi Asas Umum Hukum Administrasi dari Peristiwa Wadas

Baca juga: Minimalisir Angka Kecelakaan, Kendaraan Anggota Korem Bhaskara Jaya Diperiksa

Melanjutkan pemaparan sebelumnya, Prof Tatiek juga memberikan penuturan terkait asas-asas umum yang bersumber dari kajian hukum administrasi. Ia juga mempertanyakan praktik nyata asas tersebut dalam implementasinya dengan peristiwa Wadas.

“Apakah pembangunan bendungan dan juga pengadaan tanahnya itu memang berdasarkan peraturan hukum yang berlaku? Apakah prinsip kehati-hatian telah dilakukan, telah dipertimbangkan untuk pembangunan bendungan? Apakah sudah disosialisasikan? Apakah sudah diberi media bahwa masyarakat diberi kesempatan untuk memberi masukan-masukan?” paparnya.

Baca juga: Soal Jurnalis yang Diintimidasi, Ketua PPWI Mengecam Keras

Permasalahan Legalitas dan Perizinan

Prof Tatiek, Jum'at (4/3/2022) menjelaskan beberapa kajian hukum tentang pendaftaran perizinan, terutama jika perizinan berbasis risiko rendah. Menurutnya, pengusaha hanya perlu mengajukan pendaftaran dengan online, lalu diberi NIB tanpa disertai dengan izin-izin yang sudah diverifikasi, tapi hanya dengan komitmen saja. 

Baca juga: Petinggi TNI-AD Terjun ke Lapangan Kodam Brawijaya

“Nah, ini kalau dikaitkan dengan legalitas suatu izin, kan akan sangat bermasalah dari aspek legalitas berkaitan dengan ketentuan undang-undang, dari aspek hukum yang ada. Satunya mempermudah, satunya lagi bersifat pencegahan, ” tutupnya. 

Penulis: Leivina Ariani Sugiharto Putri

Editor : Nuri Hermawan